Advertisement
Lampung -Terkait dengan tindakan kekerasan dan intimidasi yang dialami kaum muslim di India beberapa waktu belakangan ini, terutama sejak Partai Hindu Fundamentalis Partai Bharatiya Janata (BJP) berkuasa di bawah pimpinan PM Narendra Modi, kekerasan terhadap umat Islam di negeri tersebut kerap saja terjadi.
Menyikap kondisi umat Islam di India, PW Muslimat Al Washliyah Provinsi Lampung sangat menyayangkan tragedi tindak kekerasan yang dilakukan warga India yang mayoritas beragama Hindu kepada warganya yang memeluk agama Islam.
lnsiden terakhir yang menjadi perhatian dunia adalah larangan bagi muslimah untuk menutup aurat. Tindakan pelarangan terhadap jilbab ini tentunya akan menuai reaksi dari kalangan Umat Islam seluruh dunia. Hal tersebut disampaikan Dr.Hj.Heni Noviarita, Ketua PW Muslimat Al Washliyah Provinsi Lampung, Minggu 27 Februari 2022.
"Atas insiden itu, PW Muslimat Al Washliyah Provinsi Lampung memberikan pernyataan sikap, antara lain : Mengutuk tindakan Pemerintah Karnataka, India atas Larangan jilbab merupakan perselisihan yang melibatkan minoritas Muslim India, dengan persentase sekitar 13 persen dari total 1,35 miliar penduduk yang mayoritas Hindu. Mendesak kepada pemerintah India untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada warga Muslim India dalam melaksanakan ajaran agamanya termasuk penggunaan jilbab," ujarnya.
Lanjutnya, PW Muslimat Al Washliyah Provinsi Lampung juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera bertindak dan tidak diam membisu menyaksikan ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah India terhadap warga minoritas muslim India.
Sementara Sekretaris Umum PW Muslimat Al Washliyah Provinsi Lampung, Eni Amaliah, mengharapkan sebagai warga dunia, seharusnya India melindungi warganya tanpa melakukan diskriminasi terhadapa agama tertentu khususnya Islam. Menjaga keamanan warganya tanpa diskriminasi sejatinya menjaga keamanan dunia. Dan Pemerintah Indonesia juga, harus segera merespon dengan mengambil langkah diplomatis dan mendesak agar tindakan diskriminasi ini segera dihentikan. (Red).
