admininfokiyai
Rabu, 09 November 2022, Rabu, November 09, 2022 WIB
Last Updated 2022-11-22T12:30:08Z
DPRD Lampung

Mikdar : DPRD Lampung Maksimalkan Waktu Sahkan APBD Murni 2023

Advertisement

  


Bandar Lampung — Komitmen Pemerintah Provinsi bersama DPRD Lampung, membangun dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan terus dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya, memaksimalkan waktu dalam pengesahan APBD Murni 2023, dengan menggelar sidang paripurna pada pkl 19.00, Rabu malam (09/11/2022).

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan langkah strategi dan kerja kolektif kolegial terus dilakukan olehnya bersama teman – teman DPRD Lainnya. Tentunya, dengan melakukan pembahasan secara kontinu, guna mencapai tujuan yang lebih baik. Yaitu, memberikan yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat lampung.

“Ya, sesuai hasil rapat Badan Anggaran (BANANG) tadi. Kita akan menggelar Sidang Paripurna DPRD pengesahan APBD Murni 2023,” kata Politisi Gerindra Lampung, Mikdar Ilyas. Usai mengahdiri rapat Banang.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu menuturkan bahwa pengesahan APBD Murni dilakukan malam hari sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu melalui BanMus, dan menetapkan batas akhir Rabu 09 November 2022.

“Jadi, semuanya hanya pergeseran waktu saja. Karena memang dinamika perkembangan dalam pembahasan anggaran. Tujuannya, adalah mengingingkan anggaran yang akan di sahkan, lebih kepada menyentuh masyarakat Lampung secara langsung,” ujarnya.

Memang, kata Mikdar. Dalam tahapan yang ada, ada salah satu komisi yang belum melaporkan hasil rapat dengar pendapat, kepada pimpinan DPRD Lampung. Tapi, itu semua dilakukan untuk lebih mengkaji secara mendalam dari OPD – OPD yang menjadi mitra kerja Komisi tersebut.

Hal positif dari pergeseran jadwal Paripurna. Yaitu pembahasan tentang subsidi pupuk singkong, ini kami minta agar Gubernur menyurati menteri pertanian. Karena lampung ini penghasil singkong terbesar,” ujarnya.

Artinya, lanjut Mikdar. Masing – masing Komisi di DPRD Lampung punya mitra kerja yang tidak sama. Kemungkinan, dalam pembahasan butuh waktu dan kosep yang bagus. Sehingga menghasilkan keputusan yang baik bagi masyarakat lampung secara umum.

“Pembahasan banyak yang dikritisi, dan ditata lebih baik. Tidak ada hal-hal yang negatif, semuanya baik. Cuman detail dan laporan terincin saja. Karena, kalo sudah berbicara anggaran tidak bisa dimainkan, karena ini menyangkut nasib mayarakat lampung,” katanya. (*)