Advertisement
Bandar Lampung - Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 yang digelar pada Rabu (9/11/2022) malam.
Pasca merebaknya covid-19, berbagai kegiatan banyak yang diselenggarakan secara virtual atau dalam jaringan (daring).
Begitupun dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Anggota DPRD setempat diperbolehkan untuk mengikuti rapat paripurna secara virtual, begitupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hal itu berlaku sampai saat ini. Seperti ketika Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 yang digelar pada Rabu malam (9/11/2022).
Pantauan Topikindonesia.id di lokasi, hanya terdapat sekitar 36 DPRD Lampung yang hadir secara langsung (termasuk unsur pimpinan di dalamnya) dari total 85 Anggota DPRD setempat.
Meski demikian, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menyatakan bahwa peserta rapat sudah kuorum, atau lebih dari separuh legislator yang hadir. Sebab sisanya mengikuti secara virtual.
Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Hanifal berharap rapat yang bisa diikuti secara virtual dihapuskan. Sebab, covid-19 sudah tak lagi merebak.
“Kita berharap kedepan tidak ada lagi yang virtual. Lebih baik ditiadakan saja. Karena Pimpinan, Pak Mingrum juga pernah menegur ketika penyampaian RAPBD kemarin, banyak OPD tidak hadir di ruangan paripurna, jadi suasana di ruangan rapat sepi,” tuturnya saat diwawancarai di Komisi II DPRD Lampung, Rabu malam (9/11).
“Jangan sampai pimpinan nyuruh OPD hadir secara fisik di ruang rapat, tapi dewannya banyak yang tidak hadir,” sambung legislator asal Dapil VI: Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji itu.
Selain menyebabkan ruang rapat sepi, peserta yang ikut Paripurna secara virtual juga tidak terpantau secara langsung.
Sebab, tak ada monitor di ruang rapat Paripurna DPRD Lampung yang memperlihatkan gambar anggota yang ikut rapat secara virtual.
“Teman-teman yang secara virtual ini juga harus bisa dibuktikan kehadirannya dalam rapat. Artinya memang mereka ikut menyimak. Kalau selama ini kan tidak langsung terpantau,” ucapnya.
Lebih lanjut Hanifal menjelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD Lampung akan menghasilkan keputusan yang menyangkut masyarakat umum.
“Maka alangkah baiknya kalau rapat ini memang dihadiri serius oleh seluruh Anggota DPRD Lampung, maupun OPD terkait,” terangnya.(*)
