Advertisement
BANDAR LAMPUNG - Kinerja Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung mulai disoal, Gubernur Arinal dinilai salah memilih Kepala Dinas tersebut. Pasalnya, Achmad Saefullah yang digadang akan membenahi Dinas yang mengurusi kemitraan dengan media ini, justru memperburuk situasi.
Tidak sedikit pengusaha media yang mengeluhkan kebijakan yang dibuat Achmad Saefullah semenjak menjabat sebagi Kepala Dinas. Hal itu dikatakan Putri pimpinan perusahaan SKH Kandidat, yang mengatakan meskipun medianya lolos Verifikasi namun tidak mendapatkan anggaran.
"Jadi apa gunanya sudah dilakukan pendaftaran, verifikasi berkas dan lainnya kalau pada akhirnya saat kita sudah lolos kita tidak mendapat anggaran. Ini kesannyakan mempermainkan kita, jika bicara E-Katalog media kami sudah sejak 2022 menggunakannya karena memang di daerah sudah lebih dulu menerapkan, tapi nayatanya belum berlaku di Pemprov," terang Putri, Rabu (3/4/2024).
Wartawan dengan Kompetensi Utama ini, juga menduga ada ketidak adilan dan ketidak transparanan yang dilakukan oleh pejabat Diskominfotik Lampung terkait anggaran media.
"Jadi, koran kami ini kan terbit terus, masuk dalam kategori media harian, sudah lolos Verifikasi masih nggk dikasih langganan sama mereka. Padahal kita sudah kirim koran sejak Januari, dan baru di jaman mereka ini ada langganan yang mulainnya tidak dari januari atau kerjsama tidak satu tahun penuh. Dan yang lebih parah ada media yang terbitnya tidak jelas tapi mereka dapat langgangan, tentunya hal ini tidak adil bagi kami yang terbit harian," katanya.
Pihaknya juga mengatakan, pemangkasan media yang dilakukan Diskominfotik Lampung ternyata justru tidak ada dampak positif terhadap nilai kerjasama yang diterima.
"Medianya sudah berkurang sangat banyak, tapi anggaran media bukan makin banyak malah makin sedikit dibanding yang sebelumnya, ini kan aneh. Apakah ada monopoli anggaran pada media tertentu. Dan satu lagi, kita bermitra ini saling menguntungkan dan ada perhitungan usahanya, kalo cuma mau menguntungkan pemprov dengan minta berita bagus terus, tapi tidak diimbangi dengan nilai kerjsama yang memadai, ya ngapain kita kerjsama," paparnya.
Lebih lanjut Putri juga mengatakna bahwa kebijakan Achmad Saefullah ini dapat merugikan Gubernur Arinal diakhir masa jabatan.
"Kalo ini terus bergulir dan ramai, tentu akan merugikan pak Gubernur, karena diakhir masa jabatan banyak berita negatif yang bermunculan. Karena tidak hanya kami yang lolos Verifikasi tapi tidak dapat anggaran. Ada media harian bahkan sudah terverifikasi FAKTUAL dewan Pers. Kalo mereka selalu bilang kami mengacu dengan pers, ini sudah faktual juga tidak mereka kasi anggaran," ujarnya.
Pihaknya juga mengatakan, Gubernu Arinal sebaiknya mengevaluasi Kadis Kominfotik saat ini karena sama sekali tidak berpihak dan tidak dapat mengayomi media.
"Banyak kawan-kawan media yang mengeluh susah berkomukasi dengan Kadis Kominfotik. Sepertinya beliau pilih-pilih mana yang mau atau tidak untuk ditemui. Padahal tempo hari saya sudah mengadukan hal ini ke pak Gubernur, beliau menyarankan saya untuk berdiskusi dengan Kadis. Meskipun sudah saya sampaikan pesan dari pak Gubernur masih saja responnya lambat, sampai saat ini tidak juga ada waktu. Seharusnya kadis kominfo bisa terbuka dengan semua media, seperti Kadis-kadis sebelumnya," ujarnya.
Dalam waktu dekat redaksi kandidat akan menanyakan jumlah anggaran Dinas Komifotik ke BPKAD sebagai dasar pembuktian keterbatasan anggaran.
"Segara kami akan pertanyakan anggaran Diskominfotik ke BPKAD, karena pejabat Dinas tersebut selalu beralasan anggaran terbatas, jadi nanti kita lihat berapa anaggaran mereka, sesuai tidak dengan yang mereka katakan ke media," tandasnya. (red)
