Advertisement
BANDAR LAMPUNG – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung, menyuarakan keresahan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang akan berdampak pada sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, Senin (17/2).
Keresahan para mahasiswa tersebut disuarakan melalui aksi unjuk rasa di Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (17/2/2025).
“Kami hadir di sini untuk mempertanyakan hak-hak masyarakat atas kebijakan pemerintah, dan menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan serta kesejahteraan rakyat,” ujar seorang orator aksi.
Ratusan mahasiswa gabungan dari Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), dan Universitas Bandar Lampung (UBL) dalam aksi juga membawa sejumlah spanduk yang telah dibubuhi tulisan seperti “PENDIDIKAN JADI TARUHAN, INDONESIA CEMAS, DARURAT PENDIDIKAN, ALERTA ALERTA!”.
Adapun tuntutan resmi yang disampaikan melalui rilis dalam aksi unjuk rasa yakni ;
1. Menuntut Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan menjadikan pendidikan serta kesehatan sebagai prioritas utama.
2. Mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi kinerja aparat dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan penggusuran yang terjadi di Sabah balau.
3. Menuntut Pemerintah Kota Bandarlampung untuk segera menyelesaikan sampah, banjir, dan infrastruktur yang Masih menjadi kendala di kota ini.
Presiden Mahasiswa Itera, Rizki Saputra mengatakan bahwasanya Secara garis besar Massa aksi demo meninginkan seluruh perwakilan setiap fraksi datang untuk mendengarkan tuntutan yang ingin Meraka sampaikan.
“Kita menginginkan setiap Fraksi datang agar mendengarkan tuntutan kita yang secara garis besar ada tiga tuntutan, yang pertama terkait instruksi presiden (INPRES) No 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran,terlebih lagi di bidang pendidikan dan kesehatan yang dimana bidang tersebut adalah prioritas yang seharusnya pemerintah jalankan, namun di saat ini presiden Prabowo hal tersebut tidak di prioritaskan,melainkan yang di prioritaskan adalah program makanan bergizi” ujar Rizki yang juga sebagai orator aksi demo saat diwawancarai.
“Dan yang kedua kami disini juga menuntut pemerintah provinsi Lampung agar bertanggung jawab menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada masyarakat Sabah balau,yang mana proses penggusuran yang secara teknis sudah benar tapi tidak melindungi hak asasi manusia yang ada disana” tandasnya.
“Yang ke tiga, kami menuntut pemerintahan kota untuk menyelesaikan masalah banjir dan Masalah sampah yang ada di Lampung,yang di mana pada akhir ini untuk isu banjir dan sampah tidak pernah terselesaikan oleh pemerintahan kota Bandar lampung” katanya lagi.
Mahasiswa berharap tuntutan tersebut dapat didengar dan ditindaklanjuti pemerintah demi kesejahteraan masyarakat serta masa depan pendidikan di Indonesia.
Namun, mahasiswa merasa kecewa karena hanya dua anggota DPRD Lampung yang menemui mereka, yakni Syukron Muchtar dan Puji Sartono dari Fraksi PKS.
Padahal, mahasiswa berharap bisa berdialog langsung dengan pimpinan serta seluruh perwakilan fraksi di DPRD Lampung.
Kapolresta Bandar Lampung, Kombespol Alfret Jacob Tilukay, turut hadir mendampingi kedua legislator yang menemui mahasiswa meski harus berdiri di tengah hujan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan DPRD dan perwakilan fraksi lainnya tidak bisa hadir lantaran sedang mengikuti bimbingan teknis di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran mereka bukan upaya menghindari aksi mahasiswa, melainkan agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Jadi memang sudah berangkat, dan saya sengaja tertahan di sini untuk menemui teman-teman mahasiswa,” ujar Syukron.
Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait efisiensi anggaran, Syukron menyatakan bahwa kebijakan tersebut memang diperlukan untuk mengatasi kebocoran di beberapa sektor.
Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh berdampak pada pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk beasiswa KIP Kuliah.
“Kami berkomitmen mengawal aspirasi kawan-kawan, meskipun ini bukan kebijakan daerah. Sore ini saya akan berangkat ke Jakarta dan menyampaikannya kepada pimpinan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah mematuhi amanat Undang-Undang yang mengharuskan alokasi 20 persen anggaran nasional untuk sektor pendidikan.
“Apa yang disampaikan mahasiswa akan terus kami kawal. DPRD memiliki tugas untuk menyampaikan dan membuka jalan bagi aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
